Wakil Ketua Pengadilan Agama (PA) Malili kini dijabat Ibu Mun' Amah, S.HI pasca dilantik di Kantor PA Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (21/6/2019).
Bupati Luwu Timur, Thorig Husler ikut menyaksikan Ketua PA Malili, Mahyuddin, S.HI, M.H melantik dan mengambil sumpah jabatan Ibu Mun'Amah, S.HI. Sebelumnya Ibu Mun'Amah, S.HI menjabat sebagai hakim di PA Kelas IB Parepare.
Ketua PA Malili, Mahyuddin, S.HI, M.H berharap Ibu Mun'Amah, S.HI melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan baik, terutama melayani masyarakat, seorang hakim juga harus dapat melaksanakan tugas sejalan dengan aturan yang ada dan memahami filsafat hukum.
"Ibu wakil ketua ini sudah banyak pemahaman. Karena sudah pernah di Sidrap dan di Parepare," kata Ketua PA Malili, Mahyuddin, S.HI, M.H dalam sambutan.
"Saya perlu sampaikan, untuk saat ini perkara yang ditangani PA Malili sudah mencapai 300 perkara. Ini tentu cukup berat dengan personil kita yang terbatas," imbuhnya.
Ketua PA Malili, Mahyuddin, S.HI, M.H juga berterima atas dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur dan bupati yang sudah memberikan hibah tanah untuk Kantor PA Malili.
"Alhamdulilah, berkat dukungan pemerintah daerah, kita sudah mendapatkan tanah hibah untuk pembangunan Kantor PA Malili luas 6.400 meter persegi,"
"Kita akan segera membangun kantor tersebut," jelasnya.
Hadir Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili, Ari Prabawa, Perwira Penghubung Mayor Suparman dan Perwakilan Kemenag Luwu Timur. Hadir pula keluarga dan rekan Ibu Mun'Amah, S.HI dari PA Pare-pare.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
